Focus, dan Excellence), dan GCG sebagai pedom Etika Pengadaan Barang Dan Jasa Etika pengadaan barang dan jasa memuat hal-hal yang setiap saat harus dipatuhi oleh seluruh pihak yang terkait dalam proses pengadaan Bank Mandiri antara lain Unit Pelaksana Pengadaan, Pengguna Barang dan Jasa serta Penyedia Barang dan Jasa sebagai berikut : a.
Jakarta - Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan sekitar 50% kasus korupsi yang terjadi di Indonesia terkait pengadaan barang/jasa. Karenanya ia berpendapat pengadaan pemerintahan semaksimal mungkin perlu dilakukan secara elektronik digital."Dengan maraknya kasus korupsi di Indonesia, kurang lebih 50% terkait pengadaan barang/jasa, Stranas PK ingin mengedepankan solusi digitalisasi pengadaan barang/jasa untuk mengurangi atau mengatasi hal tersebut," kata Pahala dalam diskusi Potensi Fraud Pada E-purchasing dan Mitigasi Resikonya, ditulis Minggu 28/5/2023.Dalam hal ini KPK telah menunjuk Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP untuk membangun sistem deteksi kecurangan perdagangan elektronik fraud e-purchasing pengadaan barang/jasa di pemerintahan. Pahala mengatakan, partisipasi berbagai pihak dibutuhkan untuk merealisasikan hal ini, termasuk keterlibatan swasta. Dengan begitu pemerintah dapat mengetahui bagaimana kalangan swasta memetakan potensi fraud, seberapa banyak sumber daya yang diperlukan untuk menangani hal ini, bagaimana mengawasi anomali dalam transaksi yang terjadi sehari-hari, dan tindakan apa yang diambil untuk meminimalkan kerugian yang mungkin dapat terjadi."Kita pahami bersama, bahwa tidak ada pencegahan korupsi yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu dilibatkanlah pihak swasta, dalam hal ini pengelola marketplace," imbuh Pahala dengan Pahala, Plt Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP Yulianto Prihandoyo juga menyampaikan bagaimana pentingnya peran swasta dalam ikut mengawasi penggunaan anggaran belanja barang/jasa di pemerintah."LKPP memiliki misi untuk menjawab bagaimana anggaran negara bisa diarahkan untuk menggerakkan perekonomian negara, dan bagaimana anggaran belanja negara tersebut tidak disalah gunakan atau diselewengkan oleh pihak-pihak tertentu," ungkap Yulianto."Oleh karena itu, selain pengadaan barang/jasa dapat dilakukan melalui e-katalog, kami juga melibatkan pihak swasta pengelola marketplace sebagai mitra Toko Daring, agar program LKPP terkait pengadaan barang dan jasa menjadi mudah, cepat, dan dari segi pengawasan lebih transparan dan akuntabel," jelasnya itu, National Head of Mbizmarket, salah satu platform daring penyedia pengadaan barang, Joko Wardoyo mengatakan, pihaknya mengaktifkan berbagai fitur dalam upaya pencegahan fraud dan mitigasi risiko. Mbizmarket memiliki fitur manajemen persetujuan, untuk menjalankan proses persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen PPK / Pengguna Anggaran PA / Kuasa Pengguna Anggaran KPA kepada pejabat pengadaan PP yang melakukan pesanan yang dilakukan dalam sistem agar kontrol dan pengawasan terjadi dan tercatat dalam sistem. Selain itu, untuk transaksi di atas Rp 50 juta, di Mbizmarket juga telah tersedia fitur negosiasi online, yang berdasarkan peraturan, mutlak harus dilakukan."Dalam upaya untuk mengedepan transparansi pengadaan barang dan jasa, juga agar tercapai akuntabilitas, Mbizmarket telah bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia. Bendahara dapat melakukan pembayaran barang/ jasa yang dibeli secara online melalui BPD masing-masing daerah. Selain itu dalam upaya pencegahan fraud, setiap user pengguna dan juga user penyedia atau vendor yang memanfaatkan platform Mbizmarket, dikurasi latar belakang perusahaannya, termasuk dilakukan verifikasi atas semua dokumen legalitas yang diajukan. Dengan cara ini kami berupaya meminimalkan resiko bagi pengguna platform Mbizmarket untuk tidak bertransaksi dengan pihak yang tidak jelas latar belakangnya" terang Joko Wardoyo. Simak Video "KPK Tahan 9 Tersangka Korupsi Tukin di Kementerian ESDM" [GambasVideo 20detik] zlf/zlf
Pembahasan Soal terkait Pemberlakuan Jaminan Pelaksanaan. /Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Kutai Barat (Desember 2016-Oktober 2021) - Pemerintah Provinsi Pemprov Jawa Tengah ditunjuk menjadi role model pengadaan barang/jasa untuk pemerintah daerah. Hal itu disampaikan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP Hendrar Prihadi saat berdiskusi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Rumah Dinas Puri Gedeh, Kamis 8/6/2023. "Ada beberapa hal yang ingin kami diskusikan. Salah satunya adalah kami ingin menunjuk Jawa Tengah sebagai role model untuk konsolidasi pengadaan," kata Kepala LKPP yang akrab disapa Hendi itu melalui keterangan persnya, Jumat 9/6/2023. Hendi mengatakan, penunjukan Pemprov Jateng sebagai role model didasarkan pada track record dan prestasinya di bawah kepemimpinan Ganjar. Seperti diketahui, Jateng menyabet banyak penghargaan selama 10 tahun terakhir. Baca juga Gelar Konsolidasi Pengadaan Belanja Negara, Kepala LKPP Hendi Efisiensi Capai Rp 1,69 Triliun "Jateng sering mendapatkan penghargaan. Kemudian kita lihat Pak Ganjar sangat komunikatif, integritasnya masuk, jadi senafas dengan apa yang sedang kita lakukan di LKPP," paparnya. Selain itu, penggunaan e-katalog di Jateng juga termasuk yang terbaik. Khususnya terkait transaksi dan penggunaan produk dalam negeri. "Semua pemda kementerian lembaga sudah punya sistem katalog. Hal yang kami genjot sekarang adalah nilai transaksinya dan kepedulian mereka dalam memakai produk dalam negeri," ungkap Hendi. Lima perintah Jokowi Hendi menjelaskan, ada lima perintah Presiden Joko Widodo Jokowi yang harus dikerjakan, yaitu efisiensi, transparan, percepatan, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan peningkatan usaha mikro kecil dan menengah UMKM minimal 40 persen. Baca juga Belanja Negara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tembus Rp Triliun, LKPP Dorong E-Purchasing "Hari ini tayang di e-katalog kami sudah 4,7 juta produk. Kalau dibandingkan tahun lalu yang 2,3 juta, berarti sudah lebih 100 persen. Target kami di atas 5 juta produk. Tahun lalu ada efisiensi sekitar Rp 5 triliun pada Juni sudah mencapai Rp 1,6 triliun. Kami akan terus lakukan upaya-upaya konsolidasi pengadaan," paparnya. Adapun transaksi e-katalog LKPP per hari ini sudah mencapai Rp 83 miliar lebih. Jumlah ini sudah melebihi transaksi tahun lalu. Oleh karenanya, Hendi merasa optimistis bahwa nilai e-katalog akan semakin meningkat. Untuk diketahui, pada 2021 lalu, Pemprov Jateng telah meluncurkan e-katalog yang diberi nama Blangkon Jateng. E-katalog jni memfasilitasi penyedia produk lokal di Jateng, termasuk produk UMKM untuk promosi. Sejak diluncurkan, produk UMKM yang ditampilkan juga terus bertambah. Hal itu tidak lepas dari peran Ganjar yang terus mendorong UMKM untuk mendaftarkan produk-produknya lewat Blangkon Jateng. Baca juga LKPP Dorong Investor Swasta Terlibat Bangun IKN Dorongan tersebut sesuai dengan arahan Jokowi. Sebelumnya, Jokowi menyampaikan bahwa 40 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBN harus digunakan untuk membeli produk-produk dalam negeri. Terbaru, e-katalog di Jawa Tengah juga dimanfaatkan untuk proses percepatan perbaikan jalan rusak. Dengan menggunakan e-katalog, lelang proyek perbaikan jalan bisa dilakukan lebih cepat dan efisien. Penyedia jasa tinggal mengikuti bidding atau penawaran dengan mendaftar di e-katalog. Setelah proses review selama kurang lebih 2-3 hari, proyek perbaikan jalan sudah bisa dikerjakan. SuratPerintah Kerja merupakan perjanjian sederhana secara tertulis antara kedua belah pihak tentang suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban. Surat perintah kerja digunakan untuk: a) Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); b) Pengadaan
Latihan Soal Tes Seleksi CPNS PPPK Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2022-2023. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah pengaturan yang mengenai Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa yang selanjutnya disingkat jabatan fungsional PBJ adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas tanggung jawab wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pengadaan barang jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelola PBJ sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional pengelola PBJ Kedudukan pengelola PBJ ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas, analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jabatan fungsional merupakan jabatan karir PNS termasuk dalam klasifikasi rumpun manajemen. Jabatan fungsional PPBJ merupakan jabatan fungsional kategori keahlian dengan jenjang jabatan dari jenjang terrendah sampai dengan jenjang tertinggi sebagai berikut; 1 Pengelola PBJ Ahli Pertama; 2 Pengelola PBJ Ahli Muda dan; 3 Pengelola PBJ Ahli Madya. Sebelum admin berbagi Latihan Soal Tes Seleksi CPNS CPPPK Formasi Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2022-2023, berikut ini tugas dan fungsi TUPOKSI mengenai Jabatan Fungsional Pengelola. Adapun Tugas jabatan fungsional PBJ yaitu melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola. Kegiatan tugas jabatan fungsional PPBJ yang dinilai angka kreditnya yaitu pengadaan barang/jasa dari unsur kegiatan tugas jabatan fungsional PPBJ terdiri atas a Perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; b Pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah; c Pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dan d Pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola. Uraian kegiatan tugas pengelola PBJ sesuai jenjang jabatannya ditetapkan dalam butir kegiatan menurut jenjang jabatan dapat dilihat pada lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengelola PBJ dapat diberikan tugas sebagai Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, PPK dan/atau PJPHP/PPHP. Selain tugas tersebut juga dapat diberikan tugas sebagai; Tim KPPU atauPanitia pengadaan badan usaha pelaksana KPPU. Dalam hal Suatu unit kerja tidak terdapat pengelola PBJ yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan PBJ maka PPBJ yang berada 1 tingkat sampai dengan 2 tingkat di atas atau 1 tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Pengelola PBJ yang melaksanakan kegiatan Pengelola PBJ yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% delapan puluh persen dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan Pengelola PBJ yang melaksanakan kegiatan Pengelola PBJ yang berada satu atau dua tingkat dibawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 100% seratus persen dari angka kredit setiap butir kegiatan. Bagaimana Pengangkatan Jabatan Fungsional PBJ ? Pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional PPBJ dilakukan melalui pengangkatan Pertama, perpindahan dari jabatan lain atau Promosi. Untuk Pengangkatan Pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut berstatus PNS; memiliki integritas dan moralitas yang baik; sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ekonomi, hukum, teknik, ilmu sosial, ilmu alam sains; nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 satu tahun terakhir. Pengangkatan pertama merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional PPBJ dari calon PNS. Calon PNS paling lama 1 satu tahun setelah diangkat sebagai PNS, diangkat dalam Jabatan Fungsional PPBJ. PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional PPBJ, paling lama 3 tiga tahun setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional PPBJ harus mengikuti pelatihan PPBJ Ahli Pertama. Pengelola PBJ yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pelatihan fungsional PPBJ tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atas. Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional PPBJ dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional PPBJ Sedangkan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPBJ melalui perpindahan dari jabatan lain dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut berstatus PNS; memiliki integritas dan moralitas yang baik; sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ekonomi, hukum, teknik, ilmu sosial, ilmu alam sains atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina; mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengadaan barang/jasa paling singkat 2 dua tahun; nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 dua tahun terakhir; memiliki Sertifikat Dasar; dan berusia paling tinggi 53 lima puluh tiga tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional PPBJ Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional PPBJ Ahli Muda; dan 55 lima puluh lima tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional PPBJ Ahli Madya. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPBJ harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit. Angka Kredit dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengadaan barang/jasa. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPBJ melalui promosi berdasarkan kriteria termasuk dalam kelompok rencana suksesi; menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh Lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPBJ melalui promosi dilaksanakan dalam hal PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional PPBJ; atau kenaikan jenjang Jabatan Fungsional PPBJ satu tingkat lebih tinggi. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPBJ melalui promosi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 dua tahun terakhir; memiliki rekam jejak yang baik; tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPBJ melalui promosi harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional PPBJ yang akan diduduki. Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPBJ melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan. Penilaian kinerja pengelola PBJ bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier, dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target capaian hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Penilaian kinerja pengelola PBJ dilakukan secara objektif terukur, akuntanbel, partisipatif dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Penilaian kinerja meliputi SKP dan perilaku kerja, pada awal tahun pengelola PBJ wajib menyusun SKP yang merupakan target kinerja pengelola PBJ berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan. Untuk setiap jenjang diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja Target kinerja terdiri dari kinerja utama berupa target angka kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan. Target angka kredit diuraikan dalam bentuk butir kegiatan dan tugas tambahan ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan. Target angka kredit bagi pengelola PBJ setiap tahun ditetapkan paling sedikit; 12,5 untuk pengelola PBJ ahli pertama; 25 untuk pengelola PBJ ahli muda dan 37,5 untuk pengelola PBJ ahli madya. Target angka kredit tersebut tidak berlaku bagi pengelola PBJ ahli madya yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya. Selain target angka kredit, pengelola PBJ wajib memperoleh hasil kerja minimal untuk setiap periode. Pengelola PBJ yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target angka kredit paling sedikit; 10 untuk pengelola PBJ ahli pertama dan 20 untuk pengelola PBJ ahli muda. Pengelola PBJ ahli madya yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 20 angka kredit. Perilaku kerja ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam jabatan fungsional PBJ dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian angka kredit telah memenuhi angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan. Angka kredit kumulatif dihitung berdasarkan pencapaian angka kredit pada setiap tahun dan perolehan hasil kerja minimal pada setiap periode. Dalam hal untuk kenaikan pangkat pengelola PBJ dapat melaksanakan kegiatan penunjang meliputi; pengajar atau pelatih di bidang pengadaan barang jasa; keanggotaan dalam tim penilai atau tim uji kompetensi; perolehan penghargaan tanda jasa; perolehan gelar atau ijazah lain atau; pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas pengelola PBJ. Kegiatan penunjang diberikan Angka Kredit dengan akumulasi Angka Kredit paling tinggi 20% dua puluh persen dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat. Angka kredit tersebut diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat. Kenaikan jenjang jabatan fungsional PBJ satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi angka kredit yang ditetapkan kenaikan jenjang jabatan fungsional PBJ dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan. Selain memenuhi syarat kinerja, pengelola PBJ yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi, memenuhi hasil kerja minimal dan/atau persyaratan lain yang ditentukan oleh instansi Pembina. Syarat kinerja, hasil kerja minimal dan atau persyaratan lain diatur oleh instansi Pembina. Dalam hal untuk kenaikan jenjang pengelola PBJ dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, kegiatan pengembangan profesi meliputi; perolehan ijazah atau gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas pengelola PBJ pembuatan karya tulis atau karya ilmiah di bidang pengadaan barang jasa; penerjemahan atau penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang pengadaan barang jasa; penyusunan standar atau pedoman atau petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis di bidang pengadaan; pelatihan dan pengembang kompetensi di bidan pengadaan barang/jasa atau kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh instansi Pembina dibidang pengadaan barang jasa bagi pengelola yang akan naik ke jenjang jabatan ahli madya wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi jabatan fungsional PBJ dengan angka kredit pengembangan profesi yang diisyaratkan sebanyak 6 angka kredit. Pengelola PBJ yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang diisyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya Kisi-kisi Materi Soal Tes atau Seleksi Kompetensi PPPK Formasi Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2022-2023 meliputi a materi Kompetensi Teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap / perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan; b materi Kompetensi Manajerial bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan ntegritas; kerjasama; komunikasi; orientasi pada hasil; pelayanan publik; pengembangan diri dan orang lain; mengelola perubahan; danpengambilan keputusan. Sedangkan materi Kompetensi Sosial Kultural Soal Tes PPPK Formasi Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2022-2023 bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai¬nilai, moral, emosi dan prinsip, yang hams dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan, dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki kepekaan terhadap perbedaan budaya; kemampuan berhubungan sosial; kepekaan terhadap konflik; dan empati. Adapun Wawancara bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas. Adapun Jumlah Soal Tes PPPK Formasi Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2022-2023 dan pembobotan nilai yang berlaku adalah sebagai berikut. Jumlah soal keseluruhan Seleksi Kompetensi adalah 145 seratus empat puluh lima soal, dengan rincian a Seleksi Kompetensi Teknis sejumlah 90 sembilan puluh butir soal; b Seleksi Kompetensi Manajerial sejumlah 25 dua puluh lima butir soal; c Seleksi Kompetensi Sosial Kultural sejumlah 20 dua puluh butir soal; dan Wawancara sejumlah 10 sepuluh butir soal. Sedangkan Pembobotan nilai untuk materi soal Seleksi Kompetensi yaitu a untuk materi soal Seleksi Kompetensi Teknis, bobot jawaban benar bernilai 5 lima dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 nol; b untuk materi soal Seleksi Kompetensi Manajerial, bobot jawaban benar paling rendah 1 satu dan nilai paling tinggi 4 serta tidak menjawab bernilai 0 nol; c untuk materi soal Seleksi Kompetensi Sosial Kultural, bobot jawaban benar paling rendah 1 satu dan nilai paling tinggi 5 lima, serta tidak menjawab bernilai 0 nol; dan d untuk materi soal Wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 satu dan nilai paling tinggi 4 empat, serta tidak menjawab bernilai 0 nol. Berikut ini Latihan Soal Tes Seleksi CPNS CPPPK Formasi Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2022-2023, yang berminat silahkan dicoba dijawab dan cocokkan dengan pembahasan dan kunci jawaban yang ada dibawah ini. LINK DOWNLOAD LATIHAN SOAL DAN PEMBAHASAN DISINI Demikian informasi tentang Latihan Soal Tes Seleksi PPPK P3K Formasi Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2022-2023. Semoga ada manfaatnya. = Baca Juga =
Pelatihan pengadaan barang/jasa tingkat dasar versi 4 try out versi 4 (agustus 2021) 6 salah satu tugas ppk dalam pbj diantaranya . Cukup banyak tersedia kumpulan soal dan pembahasan terkait ujian sertifikasi. Pelatihan pengadaan barang/jasa tingkat dasar versi 4 try out versi 4 (agustus 2021) 6 salah satu tugas ppk dalam pbj diantaranya .
 Berita Nasional Jumat, 9 Juni 2023 - 1030 WIB Jawa Tengah – Gubernur Jawa Tengah Jateng Ganjar Pranowo menerima kunjungan jajaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP RI di Puri Gedeh, Kota Semarang, Jateng, Kamis, 8 Juni 2023. Dalam kunjungan tersebut, LKPP mendiskusikan sejumlah hal kepada Ganjar. Salah satunya terkait konsolidasi harga untuk pengadaan barang dalam negeri.“LKPP alhamdulillah bisa diterima Pak Ganjar selaku Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan. Salah satunya kita ingin menunjuk Jawa Tengah sebagai role model untuk konsolidasi pengadaan,” kata Ketua LKPP Hendrar Prihadi. Adapun, produk yang ingin dikonsolidasikan LKPP kepada Ganjar adalah baju seragam dan furninure. Keberhasilan konsolidasi harga barang lokal di Jateng nantinya akan dicontoh di daerah lain. “Di Kementerian Kesehatan ada USG, kemudian di BKKBN juga ada untuk stunting yang alhamdulillah kalau itu bisa berjalan bisa ada efisiensi 1,69 triliun. Untuk pemerintah daerah kita tetapkan Jawa Tengah,” kata sisi lain, Hendrar menyebut penetapan Jateng sebagai percontohan konsolidasi pengadaan barang tak lepas dari sosok Ganjar selaku Gubernur. Menurut Hendrar, Ganjar adalah pemimpin yang teruji integritasnya. Halaman Selanjutnya “Jawa Tengah ini kan sering mendapatkan penghargaan. Kemudian kita juga melihat Pak Ganjar sangat komunikatif, integritasnya masuk. Jadi senapas dengan apa yang kita sedang lakukan di LKPP,” katanya,” katanya.
Materi yang akan dibahas adalah materi Pengadaan tingkat DASAR, materi mendasar terkait perpres pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 16 tahun 2018 dan perubahannya (12/2021). Dapat diikuti oleh para ASN, Pelaku Pengadaan, Pelaku Usaha, TNI/Polri dan masyarakat umum yang ingin belajar tentang Pengadaan barang/jasa.
November 11, 2020 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 48,860 Dilihat Apabila anda menerima tautan menuju halaman ini, maka halaman ini diperuntukan khusus untuk anda dan bersifat sementara. Berkaitan dengan latihan tingkat dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berikut ini adalah tautan menuju latihan soal tersebut Latihan PBJ Tingkat Dasar Bank Soal 1 Bagian 1 Klik disini Bagian 2 Klik disini Bagian 3 Klik disini Bagian 4 Klik disini Bagian 5 Klik disini Bagian 6 Klik disini Bagian 7 Klik disini Bagian 8 Klik disini Bagian 9 Klik disini Latihan PBJ Tingkat Dasar Bank Soal 1 Klik disini Latihan PBJ Tingkat Dasar Bank Soal 2 Klik disini Latihan PBJ Tingkat Dasar Bank Soal 3 Klik disini Latihan PBJ Tingkat Dasar Bank Soal 4 Klik disini anda akan memperoleh jawaban dan soal setelah menyelesaikan bank soal diatas dengan menggunakan alamat email anda, selamat berlatih ! Terima Kasih. Cek Juga Swakelola dan Pembayarannya Saya merupakan pendukung bahwa kegiatan Swakelola itu harus direncanakan dengan rinci dalam pelaksanaan Penganggaran sehingga ... . 394 380 180 178 339 370 290 68

soal dan pembahasan pengadaan barang jasa